Duapena.id, Gorontalo – Dua jurnalis lokal, Jhojo Rumampuk dan Goesland Latarawe, mengalami dugaan upaya pembungkaman saat menjalankan tugas jurnalistik di Kota Gorontalo. Insiden ini terjadi ketika keduanya mencoba mengonfirmasi kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa tentang Perencanaan dan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2025” yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Gorontalo.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah, termasuk Kepala Desa Botubilotahu, One Mbuinga. Namun alih-alih mendapatkan informasi, kedua jurnalis justru menerima pesan mengejutkan dari sang kepala desa.
Melalui pesan pribadi, One Mbuinga mengirimkan kalimat singkat: “Kirim Kamari Nomor Rekening”. Kalimat tersebut sontak membuat Jhojo Rumampuk dan Goesland Latarawe merasa dilecehkan secara profesional.
“Saya merasa seolah dipermalukan dan dianggap bisa dibungkam dengan uang,” ujar Jhojo. Senada dengan itu, Goesland menambahkan bahwa tindakan seperti ini mencederai independensi dan integritas kerja jurnalistik.
Mereka menilai pesan tersebut sebagai bentuk upaya tidak langsung untuk menyuap atau membungkam pertanyaan kritis terhadap penggunaan anggaran desa yang menjadi sorotan publik. Terlebih, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diduga menggunakan dana desa, yang seyogianya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak jurnalis kini tengah mempertimbangkan langkah hukum dan melaporkan insiden ini ke organisasi profesi wartawan serta pihak berwenang. Insiden ini juga menjadi catatan penting tentang masih adanya intimidasi halus terhadap jurnalis di daerah, terutama saat mereka mengawal isu-isu publik.
Sementara itu, salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi terkait kegiatan tersebut.
“Saya kurang tahu soal kegiatan itu, soalnya saya tidak ikut. Saya dan semua kepala desa hanya dapat undangan untuk hadir saat pembukaan dan penutupan saja. Yang ikut kegiatan itu hanya aparat desa,” ujarnya singkat.
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan tersebut tidak melibatkan kepala desa secara langsung, sehingga menjadi pertanyaan apakah penggunaan anggarannya sesuai prosedur dan sasaran.
