Oleh : ABDUL BASID A TUDA
Duapena.id, Opini – Desa Tahele, yang dahulu dikenal tenang dan harmonis, kini menyimpan teka-teki besar yang mengusik nurani warganya.
Empat proyek siluman pembangunan yang digembar-gemborkan membawa perubahan, justru terlihat berhenti di tengah jalan—sepi, sunyi, dan penuh tanda tanya. Lalu, ke mana perginya anggaran ratusan juta rupiah yang sudah dicairkan atas nama kemajuan desa?
Yang lebih memprihatinkan, warga hanya bisa menatap sisa-sisa pembangunan yang mangkrak : Batas Desa, Taman, Dan Lapangan Volly yang tak kunjung rampung, dan TK Lestari yang tak kunjung direnovasi. Semua janji pembangunan itu kini berubah menjadi monumen kekecewaan.
Pertanyaan mulai mengemuka: Ada apa dengan Desa Tahele? Siapa yang bermain? Dan perlukah dilakukan audit menyeluruh?
Jawabannya sederhana:bukan hanya perlu, tapi mendesak, Audit bukan soal mencari kambing hitam. Ini tentang transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap dana publik yang bersumber dari keringat rakyat.
Kita tak bisa terus berpura-pura bahwa semua baik-baik saja ketika warga sendiri tak tahu ke mana anggaran desa digunakan. Rapat desa tidak terbuka, papan informasi tidak pernah diperbarui, dan ketika warga bertanya, jawabannya justru mengambang, bahkan kadang disambut sinis.
Apakah kita akan terus membiarkan potensi korupsi bersarang di balik embel-embel “demi pembangunan desa”? Apakah kita akan menunggu hingga semua kepercayaan rakyat habis, baru mulai berbenah?
Desa bukan wilayah kekuasaan pribadi. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan jika proyek-proyek ini mandek tanpa alasan yang jelas, maka sudah seharusnya aparat yang berwenang turun tangan. Audit oleh inspektorat atau lembaga independen bisa menjadi langkah awal untuk membongkar kabut ketidakjelasan ini.
Lebih dari itu, audit juga adalah pelajaran penting: bahwa uang rakyat tidak bisa dipakai semena-mena, dan bahwa pemimpin desa harus siap diawasi bukan justru bersembunyi di balik meja rapat tertutup.
Desa Tahele berhak tahu kebenaran. Warganya berhak tahu ke mana hak mereka pergi. Dan jika empat proyek ini hanya menjadi proyek “asal jadi”, maka publik pun berhak untuk menuntut keadilan.
Audit bukan ancaman, tapi bentuk kasih sayang terhadap masa depan desa. Karena transparansi bukan musuh, melainkan fondasi bagi pembangunan yang sesungguhnya.
