Duapena.id, Gorontalo – kembali diguncang isu panas. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru dinilai telah berkhianat. Tuduhan serius dilayangkan terhadap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang diduga menjalin permainan kotor dengan perusahaan tambang PT. PETS. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari aliansi masyarakat sipil yang prihatin atas tidak terbentuknya Pansus (Panitia Khusus) untuk menangani persoalan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato.
Rahman Patingki, Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Provinsi Gorontalo, menyuarakan kekecewaannya atas dugaan gratifikasi yang melibatkan pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut. “Ini sungguh mencederai kepercayaan masyarakat. Ketua DPRD seharusnya berpihak pada kebenaran, bukan malah memuluskan kepentingan korporasi,” ujar Rahman dalam pernyataannya.
Menurut Rahman, wilayah Pohuwato yang kaya akan sumber daya alam kini justru menjadi ladang eksploitasi oleh pihak-pihak luar yang tak punya ikatan moral dengan tanah Gorontalo. “Masyarakat pribumi malah hanya jadi penonton. Lebih parah lagi, mereka dibayangi ketakutan oleh hukum saat mencoba menambang secara tradisional,” tegasnya.
Rahman juga menyayangkan lambannya respons aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi, meski berbagai aksi dan audiensi telah berkali-kali dilakukan. “Kami tidak ingin pertambangan ditutup, kami hanya ingin pemerintah memperjuangkan legalitas tambang rakyat. Jangan jadikan hukum sebagai alat penindas rakyat kecil.”
Forum yang dipimpinnya akan terus melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Bahkan, dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi besar untuk mendesak Thomas Mopili mundur dari jabatannya. Selain itu, mereka akan mendorong Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa dugaan gratifikasi tersebut serta menantang Kapolda Gorontalo untuk bertindak tegas terhadap alat berat yang beroperasi secara ilegal.
“Kalau hukum mau ditegakkan, jangan ada tebang pilih. Tangkap siapapun yang terlibat, tak peduli siapa dia. Jangan hanya rakyat kecil yang diseret, sementara pengusaha besar yang menyetor dibiarkan leluasa,” pungkas Rahman.
Ia pun menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Jika praktik tambang ilegal terus dibiarkan, dalam satu dekade ke depan, kerusakan lingkungan di Pohuwato bisa tak terbendung dan wilayah tersebut bisa tenggelam menjadi lautan.
